Dugaan Mark-Up Anggaran Proyek Pembangunan SMPN 4 Desa Purun Senilai Ratusan Juta Dikeluhkan Warga

PALI, SUMATERA SELATAN — Pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mendulang sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini, proyek pembangunan SMPN 4 yang berlokasi di Desa Purun, Kecamatan Penukal disinyalir bermasalah dan mengindikasikan adanya praktik penggelembungan anggaran (mark-up).
Proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, CV Merpati Putih, tersebut menyerap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp199.350.900,00 dengan durasi pengerjaan selama 120 hari kalender.
Temuan Lapangan dan Indikasi Kerugian
Berdasarkan hasil pemantauan dan kalkulasi fisik di lapangan, kualitas serta volume bangunan yang dihasilkan dinilai sangat tidak seimbang dengan besaran dana yang dikucurkan. Dari total nilai kontrak hampir mencapai Rp200 juta tersebut, muncul dugaan kuat adanya penggelembungan dana hingga mencapai Rp126.000.000,00.
Kondisi fisik bangunan yang dinilai asal-jasi ini memicu kekecewaan warga dan aktivist lokal. Pembangunan yang seharusnya menunjang sarana pendidikan anak bangsa justru diduga dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Desakan Audit dan Tindak Tegas APH
Menanggapi indikasi penyimpangan tersebut, masyarakat dan elemen terkait mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Pihak Kejaksaan Negeri, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres PALI, serta Inspektorat Daerah diminta segera turun ke lokasi untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
"Kami berharap pihak Kejaksaan, Tipikor, dan instansi pengawas terkait dapat segera melakukan audit fisik langsung ke lokasi SMPN 4 Desa Purun. Jika ditemukan unsur pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang, proses hukum harus ditegakkan secara transparan," ujar salah satu perwakilan warga setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penggelembungan anggaran tersebut. Masyarakat berharap ada tindakan tegas agar anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten PALI.