OPINI WARGA Menolak Dugaan Budaya Calo, Pemuda PALI Desak Percepatan Fasilitas Balai Latihan Kerja (

OPINI WARGA Menolak Dugaan Budaya Calo, Pemuda PALI Desak Percepatan Fasilitas Balai Latihan Kerja (

PALI —Sumatera Selatan Tantangan dunia kerja bagi masyarakat kecil di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) semakin berat. Di tengah sulitnya mencari penghidupan, para pencari kerja kerap dihadapkan pada realita pahit
dugaan praktik calo atau pungutan liar yang mensyaratkan uang hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk di sektor transportasi atau buruh.
Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari masyarakat bawah. Sistem rekrutmen yang tidak transparan membuat warga miskin kehilangan kesempatan, meskipun mereka memiliki kemauan keras dan kemampuan untuk bekerja.
Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara
Secara hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan sudah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Praktik "membeli pekerjaan" lewat calo SEUMPAMA nya jelas mencederai amanat konstitusi tersebut dan memperlebar jurang kemiskinan. Masyarakat yang tidak memiliki modal uang akhirnya tersingkir, kalah bukan karena kompetensi, melainkan karena isi dompet.
BLK ( Balai Latihan Kerja) Mandiri Sebagai Solusi Mutlak
Untuk memutus mata rantai praktik calo dan uang pelicin ini, kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) yang mandiri dan representatif di Kabupaten PALI sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan lagi sekadar wacana.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten PALI dan instansi terkait untuk:
Memprioritaskan Percepatan Pembangunan Gedung BLK PALI agar pemuda daerah bisa mendapatkan sertifikasi keahlian resmi secara gratis.
Memperketat Pengawasan Rekrutmen Tenaga Kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah PALI agar bebas dari intervensi calo.
Membuka Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Lokal (seperti teknik alat berat, las, dan perkebunan) agar tenaga kerja lokal siap pakai dan memiliki posisi tawar yang tinggi secara legal.
Sudah saatnya PALI membangun ekosistem kerja yang sehat. Pekerjaan harus didapatkan melalui keahlian dan prestasi, bukan melalui transaksi di bawah meja. Pembangunan BLK adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan generasi muda kabupaten PALI yang pintar namun keterbatasan ekonomi.