Dugaan Praktek Monopoli Menarik telah terjadi Dinas Perdagangan Minta Di Rapikan kab pali

Praktik monopoli penjualan batu dan material dalam proyek pembangunan jalan cor merupakan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dapat merugikan anggaran negara dan menurunkan kualitas bangunan.

​Bentuk Dugaan Monopoli yang Sering Terjadi

• ​Penguncian Pemasok (Exclusive Dealing): Kontraktor dipaksa atau diarah-arahkan hanya boleh membeli batu/split/pasir dari satu penyedia atau pengusaha local tertentu.
• ​Penetapan Harga Sepihak (Price Fixing): Pemasok tunggal menetapkan harga material jauh di atas harga pasar (mark-up) karena tidak adanya kompetisi.
• ​Pembatasan Pasokan: Pemasok sengaja membatasi masuknya material dari luar wilayah agar material milik mereka tetap terbeli meskipun kualitasnya tidak sesuai standar teknis.

​Dampak Terhadap Proyek Jalan Cor

• ​Kualitas Beton Menurun: Jika batu yang dipaksakan tidak memenuhi kualifikasi teknis (misal: batu terlalu lunak, berdebu, atau ukuran tidak seragam), mutu beton K-300 atau K-350 yang dipersyaratkan tidak akan tercapai.
• ​Pembengkakan Biaya / Pembatasan Volume: Harga material yang mahal akibat monopoli memotong anggaran efektif proyek, berisiko mengorbankan ketebalan atau panjang jalan cor.
• ​Potensi Kerugian Negara: Selisih harga jual yang tidak wajar dapat diindikasikan sebagai bentuk pemufakatan jahat atau korupsi.

​Dasar Hukum dan Implikasi Yuridis

• ​UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
• ​UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jika monopoli tersebut melibatkan oknum pejabat/aparat yang meminta komitmen atau keuntungan pribadi (kickback).

​Langkah Penanganan

• ​Audit Sertifikat Laik Fungsi Material (Job Mix Formula/JMF): Pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengawas Teknis wajib menguji sampel batu di laboratorium independen untuk memastikan kualitas material.
• ​Pelaporan ke KPPU & Aparat Penegak Hukum: Masyarakat atau media dapat melaporkan dugaan persaingan tidak sehat ke Kelompok Kerja KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) atau ke kejaksaan/kepolisian setempat jika ada unsur pemaksaan dan penyalahgunaan wewenang.